Alex Kecewa Sumsel Nomor Enam

Respon Kerja Sama dengan BP REDD+

Gelar MoU: Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, dan Kepala Badan Pengelolaan REDD+, Heru Prasetyo, saat menandatangi nota kesepahaman, kemarin

_________________________________________

PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mendukung upaya Badan Pengelolaan REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dukungan ini dibuktikan dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sumsel dengan Badan Pengelolaan REDD+.

Acara berlangsung di Hotel Arista Palembang, kemarin (20/8). "Ada 11 provinsi yang kini menjadi perhatian kami, yakni Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Semuanya merupakan daerah dengan kondisi hutan yang luas dan besar," ujar Heru Prasetyo, Kepala Badan Pengelola REDD+.

Sayangnya, Sumsel agak lamban menindaklanjuti surat kerja sama untuk MoU yang dikirim pihaknya Maret 2014. Karena itu, MoU baru terlaksana kemarin.

"Sumsel sedikit lama merespons kerja sama ini. Tepatnya pada urutan enam. Setelah ini, ada lima provinsi lagi yang segera MoU," ucapnya.

MoU ini memang pentng karena dengan itu, Badan Pengelola REDD+ bisa segera memperbaiki kondisi hutan yang sudah terancam habis karena manusia. "Pemulihan kondisi hutan ini dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca," jelasnya.

Pemerintah pusat berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca 26 persen dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Dengan bantuan internasional, target penurunan emisi gas rumah kaca naik menjadi 41 persen. "Inilah mengapa Badan Pengelola REDD+ bersama pemerintah daerah mengimplementasikan target ini," imbuhnya.

Mereka akan melakukan sepuluh aksi imperatif Badan Pengelola REDD+ pada tahun ini. Diantaranya, pemantauan penundaan izin baru (moratorium) pembukaan lahan, penataan perizinan, fasilitasi penegakan hukum, dan dukungan pemetaan hutan adat, dan penguatan kapasitas masyarakat adat.

Ada juga dukungan penangan kebakaran hutan dan lahan gambut, pprogram desa hijau, program sekolah hijau, fasilitasi resolusi konflik, fasilitasi penyelesaian RTRW, serta program strategis mengawal dan mengembangkan taman nasional dan hutan lindung. "Kami akan mem-pressure pihak swasta untuk ikut andil menyelamatkan hutan dan menurunkan emisi gas rumah kaca," imbuh Heru.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, mengaku sangat mendukung program Badan Pengelola REDD+ dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di Sumsel. "Seharusnya Sumsel itu nomor satu. Nanti akan saya tanyakan pada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait," ujarnya dengan kecewa.

Alex juga mengaku sedikit kecewa karena hanya Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar, dan Wali Kota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriaty MKes, yang hadir di acara tersebut. "Nantinya protokol akan mencatat. Meskipun yang lain sibuk, setidaknya sempatkan hadir pada pembahasan tentang emisi gas rumah kaca yang sangat pentng ini," cetusnya.

Alex meminta kepada Badan Pengelola REDD+ untuk menjadikan Sumsel sebagai pilot project kegiatan tersebut. Apalagi kondisi hutan di Sumsel semakin baik dan tidak banyak titik apinya. "Sumsel tidak lagi jadi penghasil asap. Kami bisa mempertanggungjawabkan itu," tandasnya. (wia/ce4)

Sumatera Ekspres, Kamis, 21 Agustus 2014