Modus Cuci Gudang

Kapolresta Palembang, Kombes Pol Sabaruddin Ginting (kanan) mengintruksikan anggotanya membawa tersangka Bambang Irawan ke mobil patroli untuk dibawa ke Mapolsekta IT I Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut

-- Ngaku Karyawan Colombus
-- Diduga Tipu Ratusan Korban

________________________________________

Beragam cara dilakukan Bambang Irawan (35) untuk mengelabui korbannya. Warga Jl Inspektur Marzuki, Lr Bakti, RT 03, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat (IB) I itu melakukan penipuan dengan modus menyamar sebagai karyawan PT Colombus.

Meskit tertangkap tangan, Rabu (26/11) sekitar pukul 13.00 WIB di Pos Satlantas Pasar Cinde, tersangka tetap berkelit dan mengaku baru sekali melakukan penipuan.

Tersangka nyaris jadi bulan-bulanan warga. Untung ada petugas yang langsung mengamankannya. Kepala Cabang PT Columbus Sumbagsel, Mildi Alhamid mengungkapkan, pihaknya banyak mendapatkan laporan dari konsumen terkait aksi penipuan yang dilakukan oleh tersangka. "Tersangka melakukan penipuan dengan modus meyebarkan angket produk. Lalu mengatakan kepada konsumen, PT Columbus sedang cuci gudang," katanya.

Nah, selanjutnya tersangka menawarkan barang yang harganya dibawa standar, lalu konsumen disuruh bayar uang muka. PT Columbus tentunya tidak membenarkan jika tersangka termasuk sebagai karyawannya. Sedangkan baju seragam yang dikenakan oleh tersangka merupakan baju tiruan. "Saya sudah cek seluruh arsip, tidak pernah ada nama tersangka tercatat sebagai karyawan kami," tegas Mildi.

Ia juga berharap, kepada seluruh korban yang merasa pernah ditipu oleh oknum yang mengatasnamakan karyawan PT Columbus, diharap segera melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib. "Kami sudah mencatat konsumen yang komplain ke pihak kami. Saat ini sudah ada sebagian dari korban pelaku yang melapor," ungkapnya.

Sementara itu, korban Muhammad Imron (36), warga Jl Segaran, Lr Kebangkan, Np 584, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) I mengatakan, rencananya dirinya hendak membeli laptop dan sudah memberikan uang muka sebesar Rp 150 ribu kepada tersangka.

Dio janji nak bawak barangnyo duo hari setelah pemesanan. Tapi sudahh limo hari barang itu idak pernah sampe-sampe. Dio mgomong Columbus sedang cuci gudang, jadi barangnyo murah-murah," cerita korban.

Terpisah, Kapolresta Palembang, Kombes Pol Sabaruddin Ginding didampingi Kapolsekta IT I Palembang, Kompol Afriya Jaya mengatakan, pelaku beraksi dengan modus mengaku sebagai karyawan PT Columbus. Diperkirakan akibat ulah tersangka sudahh ratusan korban yang tertipu.

"Tersangka suda kami amankan dan akan diproses sesuai dengan prosedeur hukum yang berlaku. Kami mencurigai pelaku beraki secara berkelompok. Untuk sekarang kami masih menunggu laporan dari sejumlah korban lainnya," ungkapnya sembari menambahkan, dalam kasus ini, tersangka akan dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, karena tersangka bukan karyawan dari PT Columbus. (cj13/asa/ce5)

Sumber: Sumatera Ekspres, Kamis, 27 November 2014

Read More

Daya Beli Masyarakat Turun

Dampak Kenaikan BBM

Kadisperindag Sumsel, Permana, bersama staf menggelar sidak di gudang beras PT Buyung Poetra Sembada, Desa Begayut, Ogan ilir, untuk memastikan stok beras aman dalam beberapa bulan ke depan

__________________________________________

Pascakenaikan bahan bakar minyak (BBM), ternyata memberikan banyak pengaruh bagi daya beli masyarakat Sumsel. Pasalnya, kenaikan harga BBM kerap membuat harga sembako dan kebuthan lainnya mengalami kenaikan.

Kondisi ini diakui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumsel, Permana, disela survei kebutuhan pokok dan barang strategis di Sumsel, kemarin. (24/11). Ia menyebut, terjadinya kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terkadang tidak sejalan dengan pendapatan masyarakat. Akhirnya, daya beli masyarakat menurun.

Terkaiit inpeksi mendadak (sidak) yang digelar pihaknya, ada sejumlah kebutuhan yang harus menjadi perhatian, seperti beras. Nah, terkait hal itu, Disperindag juga melakukan sidak di sejumlah gudang beras yang ada di Desa Pegayut (Ogan Ilir) untuk memastikan persediaan beras selama tiga bulan ke depan aman.

"Kegiatan ini merupakan langkah mengetahui persediaan beras yang ada di Sumsel, khususnya Kota Palembang. Menjaga stok barang tetap tersedia untuk menekan harga naik. Kalau barang tidak ada, harga naik. Salah satunya melakukan sidak ini. Apalagi stok barang banyak, tapi naik, itu yang perlu dikaji," ungkapnya.

Permana menambahkan, persediaan beras yang ada di gudang PT Buyung Poetra Sembada masih dalam kondisi aman karena mempunyai stok beras hingga 20 ribu ton dan merupakan salah satu gudang terbesar yang ada di Sumsel.

"Stok mereka aman sampai Februari 2015. Kalau kenaikan harga di atas 20 persen, kami akan mengeluarkan beras dari Bulog. Patokan di atas 15-20 persen. Kalau kenaikan harga beras sudahh di atas 20 persen, kami akan melakukan operasi pasar. Dampak kenaikan BBM, beras sudah mengalami kenaikan 0,05 persen atau Rp 50 per kg untuk beras bermerek atau Rp 500 untuk beras lokal. Tapi, ini baru pengakuan dari pabrik," ungkap Permana.

Informasi yang dihimpun, gudang PT Buyung Poetra Sembada menyebut persediaan beras masih melimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Sumsel. "Gudang ini menjual beras beras dengan harga Rp 8.500, dan membeli dari petani Rp 8 ribu," kata Permana. Sealin melakukan sidak ke beberapa gudang beras, pihaknya akan melakukan sidak terkait persediaan sejumlah barang strategis, seperti semen, gula, dan besi.

Selain itu, ada juga PT Tosin yang memiliki persediaan sampai 3 ribu ton hingga Februari mendatang. Gudang tersebut mendatangkan beras dari beberapa daerah di Sumsel dan luar Sumsel, seperti Jawa dan Belitung. Di gudang tersebut, beras dijual dari Rp 9.200 per kg, sementara mengambil dari petani dengan harga Rp 8.700 per kg. Hasil pantauan DisperindagSumsel di pasar tradisional, yakni di Pasar Cinde Palembang, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Seperti harga beras yang dijual Rp 13.500 per kg, danging dari Rp 90 ribu per kg menjadi Rp 110 ribu per kg. Ada juga cabe merah keritk Rp 80 ribu dari harga sebelumnya Rp 40 – Rp 45 ribu, bawang merah Rp 20 ribu dari Rp 25 ribu, jahe Rp 25 ribu dari Rp 20 ribu, tomat Rp 5 ribu naik menjadi Rp 8 ribu, dan kentang Rp 7 ribu naik menjadi Rp 9 ribu.

”Jika kita lihat harga antara gudang dengan pengecer, tidak jauh berbeda atau dalam kapasitas wajar. Stok yang ada cukup banyak,” ungkapnya. Disperindag berfungsi sebagai pihak yang mengawasi persediaan bahan pokok dan bahan strategis di pasaran. “Saat ini, persediaan di pasaran sangat banyak, sementara daya beli masyarakat menurun, ditambah lagi dengan kenaikan BBM, menyebabkan daya beli menurun,” tuturnya.

Sementara itu setelah dilakukan pantauan ke PT Semen Baturaja (Persero), setiap hari ada sebanyak 2 ribu ton produksi semen. Untuk harga semen saat ini, Rp 67 ribu per sak atau naik Rp 3 ribu dari awalnya Rp 64 ribu per sak. “Kenaikan ini dampak kenaikan BBM yang berpengaruh dalam ongkos angkut. Karenanya, harga dari pabrik naik Rp 3 ribu,” tandasnya. (wia/asa/ce4)

Sumber: Sumatera Ekspres, Selasa, 25 November 2014

Read More

Cerita Sesti dan PHL Pengelola Kompos TPA Sukawinatan

Tersandung Pangsa Pasar, Gali Inovasi Melalui Internet

Dua PHL pengelola kompos TPA Sukawinatan Dinas Kebersihan Kota (DKK) Palembang tengah membuat kerajinan dari sampah anorganik

Di tempat pembuangan akhir (TPA), semua jenis sampah ada. Sebagaian masih bisa diolah hingga punya nilai ekonomis lagi. Kreativitas itulah yang dimiliki beberapa pekerja harian lepas (PHL) pengelola kompos TPA Sukawinatan Dinas Kebersihan Kota (DKK) Palembang.

================================

Khoirunnisak – Palembang

================================

Suara mesin jahit manual terdengar dari ruang workshop kompos di TPA Sukawinatan. Dua wanita berjilbab memakai seragam biru muda dan celana panjang hitam sedang serius berkreasi. Keduanya sedang menjahit kain perca untuk membuat aneka kreasi berbahan baku sampah anorganik.

Keduanya, Sesti (24) dan Nurmaidah (19). Status mereka merupakan PHL pada DKK Palembang. Mereka di tempatkan di sana sebagai staf pengelola dan workshop kompos. Sudah banyak karya tangan yang dihasilkan dari sisa sampah, mulai dari tas wanita, map, kembang, kotak pensil, bros, wadah telur, taplak meja hingga lainnya.

Semua hasil handmode dipajang rapi dalam dua lemari kaca di ruangan tersebut. Butuh waktu cukup lama untuk membuat dan map dari sampah plastik kantong minyak goring. “Plastik harus dicuci bersih dahulu, lalu dikeringkan. Setelah itu, baru digunting dan dijahit. Makan waktu sekitar dua minggu. Kalau bahannya ada, hasil produksinya cukup banyak,” kata Sesti.

Soal harga, bervariasi, tergantung kerumitan membuatnya. Seperti tas map, dijual Rp 20 ribu, bros dan gelang Rp 3 ribu. Yang termahal, msalnya tas dari bahan perca dan tambahan plastik cantik yang dibandrol Rp 100 ribu. Karena terkendala pemasaran, berbagai produk kerajinan tangan itu tidak terjual ke masyarakat. Untuk mendapatkan link pemasaran, berbagai hasil olahan sampah itu sering diikutkan dalam pameran di Palembang. Dari semua produk, bros dan gelang tangan yang paling banyak diminati pembeli. Sesekali, ada kunjungan dari siswa sekolah di Palembang yang ingin belajar dan melihat langsung proses daur ulang sampah di Sukawinatan.

Kesempatan itu dimanfaatkan Sesti dan PHL lain untuk mempromosikan dan menawarkan karya-karya yang dihasilkan selama ini. “Hingga saat ini, kendala pemasaran hasil produksi masih terjadi,” bebernya.

Kondisi ini jelas memengaruhi produktivitas merea dalam memaksimalkan daur ulang sampah menjadi berbagai kerajinan yang lebih bermanfaat. Kata alumnus SMKN 7 Palembang itu, tidak semua bahan baku diambil dari sampah bekas. Ada juga bahan yang dibeli, seperti busa tas, lem, benang, dan lainnya.

Pembelian mengunakan uang hasil penjualan dari karya inovasi yang dibuat Sesti dan kawan-kawannya. Karena hasil karya mereka belum terjual, mau tidak mau mengerjakan kerajinan lain, seperti kotak pensil yang menggunakan koran bekas dan lem.

Dengan rajin browsing di internet, para PHL ini mencari inovasi lain yang dapat mereka buat dari bahan sampah. Sesekali ada tambahan ilmu dan keterampilan dari sosialisasi beberapa pihak terkait yang mengajari mereka kerajinan baru. “Kami sharing kerajinan terbaru yang bisa dibuat dengan menggunakan bahan-bahan bekas ini,” ungkap wanita yang sudah dua tahun menjadi PHL itu.

Dengan status PHL, Sesti menerima upah sebesar Rp 35 ribu per hari yang dibayarkan seminggu sekali, setiap hari Jumat. Gaji itu tidak berpengaruh terhadap hasil penjualan kerajinan yang dikerjakan bersama teman-temannya, mulai pukul 09.00 WIB – 16.00 WIB.

Mereka menginginkan agar pengelola TPA Sukawinatan dapat menambah fasilitas listrik dan televisi di ruang kerja demi menghapus rasa jenuh yang kadang mendera di sela-sela waktu kerja. Saat ini, ketika cuaca mendung, ruang kerja di sana gelap sehingga mengganggu kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja. “Memang ada satu lampu, tapi hanya bisa menyala saat mesin cacah dihidupkan,” tuturnya.

Sesti dang rekanya berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dapat mencarikan solusi untuk masalah pemasaran hasil karya mereka. Intinya, aneka produk berbahan baku sampah itu bisa terjual dan dimanfaatkan masyarakat. “Kalau soal kreasi dan kualitas, jelas tidak kalah dengan karya daur ulang sampah dari kelompok lain,” tukasnya. (*/ce4)

Sumber: Sumatera Ekspres, Selasa, 25 November 2014

Read More

Persiapan Sumsel Satu Bulan Jelang MTQ Internasional

Sedot Rp 30 M, Kesiapan 70 Persen

Lokasi Lomba: PSCC yang menjadi tempat pelaksanaan MTQ Internasional 2014, 23-27 September nanti

__________________________________________

Sumatera Selatan (Sumsel) kembali dipercaya menjadi tuan rumah event internasional. Kali ini Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Internasional. Tugas berat menanti, panitia mengemban misi sukses penyelenggaraan dan prestasi. Bagaimana persiapannya?

* * * * * * * * * * * * * * *

Sebulan menjelang pelaksanaan MTQ Internasional yang dipusatkan di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), 23-27 mendatang, berbagai persiapan dan simulasi dilakukan panitia pelaksana. Mulai dari penginapan para kafilah, ofisial dan dewan tahkim. Begitu juga dengan tempat kompetisi hingga simulasi lalu lintas atau transportasi untuk menjamin suksesnya kegiatan tersebut. Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengatakan, MTQ Internasional bukan hanya mengharumkan nama Indonesia, tapi juga Sumsel sebagai tuan rumah pertama di luar Jakarta. "Jadi bukan hanya dengan olahraga saja, Sumsel juga akan dikenal di dunia internasional dalam bidang keagamaan, meningkatkan syiar Islam. MTQ Internasional juga memantapkan kesiapan Sumsel menjadi tuan rumah Asean Games 2018 nanti," kata Alex.

Ketua Pelaksana MTQ Internasional yang juga Asisten III Bidang Kesra, Drs Akhmad Najib mengatakan, saat ini persiapan panitia sudah 70 persen, baik secara kepanitiaan, peserta dan pelaksanaan. "Secara administrasi sudah selesai semua, artinya sudah siap. Tinggal menunggu pelaksanaan saja. Tanggal 18 Agustus diharapkan semua negara telah menyerahkan nama peserta dan 21 September ditargetkan kontingen tiba di Sumsel," kata Najib saat ditemui Wartawan Koran Ini di ruang kerjanya, kemarin.

Dijelaskan, dari 53 negara yang akan mengikuti MTQ Internasional, 37 di antaranya sudah mendaftarkan nama-nama peserta yang akan ikut bertanding. Di antaranya, Libia, Belanda, Belgia, Singapura, Gambia, Palestina, India, Kroasia, Ghana dan negara lainnya. "Ada dua kategori lomba dalam kompetisi kali ini, yaitu tilawah (membaca Al-Qur'an dengan berirama) memperebutkan juara 1-5 dan tahfidz (hafalan 30 juz), juara 1-3," papar Najib.

Najib memprediksi, total peserta plus ofisial dan rombongan duta besar yang akan hadir dalam MTQ Internasional nanti mencapai 200 orang. Mereka akan menginap di Hotel Aryaduta Palembang, terpusat dan dekat dengan lokasi acara. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenag dan protokoler kepresidenan. Rencananya opening dan closing akan dihadiri langsung Presiden RI," tutrnya.

Selain berkompetisi, lanjut Najib, panitia sudah mempersiapkan kegiatan lainnya seperti pameran 25 stan buku sejarah Islam (Islamic book Fair), penampilan kesenian dan budaya Indonesia, city tour ke tempat wisata religi bernilai sejarah. Kata Najib, MTQ Internasional ini sudah disiapkan anggarannya dalam APBD-P sebesar Rp 30 M. Alokasi terbesar untuk hadiah qari dan qariah terbaik yang jika dirupiahkan mencapai Rp 211 juta. "Pusat mendukung dewan hakim dan mengundang peserta, karena ini hasil musyawarah LPTQ provinsi berdasarkan hasil musyawarah nasional. Kita targetkan juara, sukses penyelenggaraan, prestasi dan pembangunan ekonomi," tuturnya.

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Musni Wijaya mengaku telah menyiapkan dua skenario untuk melancarkan transportasi bagi kafilah MTQ Internasional yang dipusatkan di PSCC tersebut. "Pertama, satu delegasi atau tiap negara akan disiapkan satu kendaraan pribadi. Skenario kedua, menggunakan sistem pool, dimana akan disiapkan 20 kendaraan yang siap digunakan bagi para delegasi dan panitia," terangnya. Banyak juga taksi yang siap digunakan dari hotel menuju lokasi di PSCC. (tim/asa/ce2)

Opening-Closing Libatkan 400 Penari

Ketua Pelaksana MTQ Internasional, Drs H Akhmad Najib SH mengungkapkan, acara pembukaan MTQ Internasional 2014 akan dimeriahkan penampilan Maher Zein, Bimbo, dan grup band Wali. Ada juga penampilan qariah terbaik internasional asal Maroko, Hajar Musraf.

"Opening-nya 23 September malam, dengan pemandu acara Maudy Koesnaedy dan Ferdy Hasan. Kami pilih dua MC itu karena pandai berbahasa Prancis dan Inggris," tukasnya. Para peserta akan tiba di Palembang dan check in pada 21 September.

Desain motif Masjid Sriwijaya akan ditampilkan pada layar utama pada saat opening ceremony." Kami akan kerahkan sekitar 400 penari untuk opening dan closing ceremony MTQ Internasional tersebut," beber Najib.

Ditambahkan koordinator tari opening MTQ Intrnasional 2014, Mirza Indah Dewi, tari Gending Sriwijaya sebagai pembuka akan diganti dengan tari Tapak Keraton Palembang Darussalam.

"Tari ini adalah tradisi Kesultanan Palembang Darussalam, melibatkan 27 penari. Sembilan orang penari, yang lain membawa tombak, payung, pesilat keraton, dan pemusik," tutrnya. Tari bernuansakan Islam itu juga tercermin dari sisi busananya. Untuk pesilatnya, harus diambil dari para keturunan keraton, dalam hal ini akan diperankan oleh Raden Ayu Reni. "Ini adalah tari tradisi, jadi tidak sembarang orang membawakannya. Tarian ini sudah hampir punah. Dimunculkan agar hidup kembali," kata Mirza. (wia/ce4)

Pacu Pembangunan Ekonomi

Pengamat ekonomi Sumsel, Amidi SE menilai gelaran event nasional dan internasional di Sumsel jelas berdampak positif bagi ekonomi lokal. Baik secara langsung maupun tidak langsung dalam artian jangka panjang. "Yang jelas diselenggarakannya acara disuatu tempat mengindikasikan bahwa daerah tersebut aman dan fasilitas menunjang untuk dilakukan pertemuan," kata Amidi.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) ini merinci, secara tidak langsung terselenggaranya event seperti MTQ Internasional ini akan menghasilkan sumber dana baru. "Negara Islam yang hadir akan melihat potensi Sumsel, investor akan mulai melirik Sumsel sebagai lahan untuk investasi. Bangunan fisik juga akan terbangun akibat dari support pusat agar terselenggaranya event tersebut," kata Amidi.

Sedangkan secara langsung, lanjutnya, pedagang akan meraup keuntungan, pusat perbelanjaan akan ramai dikunjungi, bukan oleh peserta saja, tapi pendukung dan penonton baik dari dalam dan luar negeri. "Kuliner khas Palembang akan lebih dikenal dan dicintai orang luar negeri, ekonomi kreatif akan hidup dan berkembang serta budaya dan pariwisata Sumsel ikut merasakan dampaknya."

Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati SH MH menlai kegiatan MTQ Internasional akan banyak berdampak positif untuk pembangunan Sumsel. "Efek pertama akan mengenalkan Sumsel ke dunia internasional, ekonomi kerakyatan berjalan, hadirnya orang mancanegara maka kuliner akan makin dikenal," kata Anita.

Dijelaskan, dengan adanya MTQ Internasional ini juga pemerintah pusat akan memperhatikan pembangunan Sumsel yang tidak cukup jika mengandalkan APBD Sumsel. "Kita berharap kegiatan-kegiatan internasional di Sumsel ini akan membuat pemerintah pusat lebih memperhatikan Sumsel," paparnya. Masih menurut Anita, Sumsel sudah terbiasa menggelar event-event internasonal, sehingga pelaksanaan MTQ Internasional ini bukanlah suatu yang baru. "Yang harus diperhatikan adalah tempat tinggal peserta," pungkasnya. (tim/asa/ce2)

Motivasi Belajar Al-Qur'an

Imam Besar Masjid Agung Palembang, KH Kgs Nawawi Dencik Al-Hafiz mengungkapkan, pelaksanaan MTQ Internasionaldi Sumsel diharapkan menumbuhkan kecintaan dan motivasi warga Sumsel terhadap Al-Qur'an.

"Peserta yang akan hadir nanti adalah para qari dan qariah terbaik mancanegara. Dengan mendengar dan menyaksikan langsung, diharapkan menambah keimanan dan termotivasi belajar Al-Qur'an," kata Nawawi kepada Sumatera Ekspres, kemarin.

Dari para peserta tersebut, akan banyak qiraah atau bacaan yang berbeda dengan yang biasa dibaca muslim Indonesia, yaitu qiraah sabah (bacaan tujuh). Sehingga pastinya, lagu-lagu yang dilantunkan akan lebih bervariasi dan merdu.

Pada MTQ Internasional nanti, lanjut Nawawi, masyarakat akan mengetahui lautan kekayaan ilmu Al-Qur'an. Apalagi para ahli qiraah di Indonesia ini sudah banyak yang wafat, sehingga diharapkan juga akan muncul para ahlul Qur'an sebagai penerus generasi. "Kami mengajak masyarakat Sumsel untuk hadir, selain mendukung kafilah Indonesia, juga ikut menyaksikan dan belajar Al-Qur'an," paparnya.

Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Sumsel ini menceritakan, awal mulanya ditunjuk Sumsel menjadi tuan rumah MTQ Internasional karena pelaksanaan MTQ Internasional yang ke-2 di Jakarta lalu, kesiapan Sumsel karena sukses menyelenggarakan Islamic Solidarity Games (ISG). "Alhamdulillah langsung disambut positif Pak Gubernur dan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Iqbal Romzi," pungkasnya. (tim/asa/ce2)

Hadiah Untuk Pemenang dan Dewan Hakim MTQ Internasional 2014

-- Ketua Dewan Hakim Dalam Negeri: 2700 USD
-- Sekretaris Dewan Hakim Dalam Negeri: 1350 USD
-- Ketua Dewan Hakim Dalam Negeri: 5400 USD
-- Anggota Majelis Hakim Luar Negeri: 5400 USD
-- Anggota Majelis Hakim Dalam Negeri: 1350 USD
-- Panitera Dalam Negeri: 550 USD
-- Uang Harian Peserta: 800 USD

Uang Hadiah Pembinaan

a. Tilawah Qari/Qariah:
Terbaik 1: 18500 USD
Terbaik 2: 14000 USD
Terbaik 3: 9300 USD
Terbaik 4: 7000 USD
Terbaik 5: 5000 USD

b. Hafidz/Hafidzah:
Terbaik 1: 18500 USD
Terbaik 2: 14000 USD
Terbaik 3: 9300 USD

Negara yang Diundang

Yordania
Saudi Arabia
Kuwait
Uni Emirat Arab
Lebanon
Yaman
Mauritania
Comoro Island
Palestina
Oman
Qatar
Bahrain
Brunei Darussalam
Indonesia
Malaysia
Tunisia
Filipina
Timor Leste
Pakistan
Singapura
Australia
Thailand
India
Rusia
Bosnia
Bangladesh
Uzbekistan
Kazakhstan
Tiongkok
Afrika Selatan
Aljazair
Marocco
Mesir
Sudan
Libya
Suriname
Gambia
Sierra Leon
Guinnea Conakry
Tanzania
Ghana
Prancis
Belanda
Swiss
Belgia
Firlandia
Inggris
Jerman
Spain
Italia
Denmark
Amerika Serikat
Canada

Sumatera Ekspres, Kamis, 21 Agustus 2014

Read More

Alex Kecewa Sumsel Nomor Enam

Respon Kerja Sama dengan BP REDD+

Gelar MoU: Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, dan Kepala Badan Pengelolaan REDD+, Heru Prasetyo, saat menandatangi nota kesepahaman, kemarin

_________________________________________

PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mendukung upaya Badan Pengelolaan REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dukungan ini dibuktikan dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sumsel dengan Badan Pengelolaan REDD+.

Acara berlangsung di Hotel Arista Palembang, kemarin (20/8). "Ada 11 provinsi yang kini menjadi perhatian kami, yakni Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Semuanya merupakan daerah dengan kondisi hutan yang luas dan besar," ujar Heru Prasetyo, Kepala Badan Pengelola REDD+.

Sayangnya, Sumsel agak lamban menindaklanjuti surat kerja sama untuk MoU yang dikirim pihaknya Maret 2014. Karena itu, MoU baru terlaksana kemarin.

"Sumsel sedikit lama merespons kerja sama ini. Tepatnya pada urutan enam. Setelah ini, ada lima provinsi lagi yang segera MoU," ucapnya.

MoU ini memang pentng karena dengan itu, Badan Pengelola REDD+ bisa segera memperbaiki kondisi hutan yang sudah terancam habis karena manusia. "Pemulihan kondisi hutan ini dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca," jelasnya.

Pemerintah pusat berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca 26 persen dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Dengan bantuan internasional, target penurunan emisi gas rumah kaca naik menjadi 41 persen. "Inilah mengapa Badan Pengelola REDD+ bersama pemerintah daerah mengimplementasikan target ini," imbuhnya.

Mereka akan melakukan sepuluh aksi imperatif Badan Pengelola REDD+ pada tahun ini. Diantaranya, pemantauan penundaan izin baru (moratorium) pembukaan lahan, penataan perizinan, fasilitasi penegakan hukum, dan dukungan pemetaan hutan adat, dan penguatan kapasitas masyarakat adat.

Ada juga dukungan penangan kebakaran hutan dan lahan gambut, pprogram desa hijau, program sekolah hijau, fasilitasi resolusi konflik, fasilitasi penyelesaian RTRW, serta program strategis mengawal dan mengembangkan taman nasional dan hutan lindung. "Kami akan mem-pressure pihak swasta untuk ikut andil menyelamatkan hutan dan menurunkan emisi gas rumah kaca," imbuh Heru.

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, mengaku sangat mendukung program Badan Pengelola REDD+ dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di Sumsel. "Seharusnya Sumsel itu nomor satu. Nanti akan saya tanyakan pada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait," ujarnya dengan kecewa.

Alex juga mengaku sedikit kecewa karena hanya Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar, dan Wali Kota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriaty MKes, yang hadir di acara tersebut. "Nantinya protokol akan mencatat. Meskipun yang lain sibuk, setidaknya sempatkan hadir pada pembahasan tentang emisi gas rumah kaca yang sangat pentng ini," cetusnya.

Alex meminta kepada Badan Pengelola REDD+ untuk menjadikan Sumsel sebagai pilot project kegiatan tersebut. Apalagi kondisi hutan di Sumsel semakin baik dan tidak banyak titik apinya. "Sumsel tidak lagi jadi penghasil asap. Kami bisa mempertanggungjawabkan itu," tandasnya. (wia/ce4)

Sumatera Ekspres, Kamis, 21 Agustus 2014

Read More

Sumsel Produksi Kapal Rp 161,1 M

Serah Terima: Menhub EE Mangindaan memotong tali untuk membuka selubung nama KMP Sebuku dalam acara serah terima di dermaga Mariana, Banyuasin, kemarin

_________________________________________

-- Dibuat PT Mariana Bahagia di Banyuasin.

-- Peluncuran Tunggu Air Sungai Musi Pasang.

PALEMBANG --- PT Mariana Bahagia, perusahaan perkapalan yang berlokasi di Mariana, Banyuasin, berhasil memproduksi kapal besar dengan berat (tonase) 5.0000 GT. Kapal Ro-ro itu diberi nama kapal motor penumpang (KMP) Sebuku. Kapal itu salah satu kapal besar pertama yang dibuat di Indonesia. Suatu kebanggaan karena ini diproduksi dari Provinsi Sumsel.

"Kami serahkan pakal ini kepada Menteri Perhubungan (Menhub) karena ini adalah salah satu kapal yang dipesan untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi antarpulau," kata Direktur Utama PT Mariana Bahagia, Jhonson Wiliam Sucipto, dalam acara peluncuran KMP Sebuku untuk transportasi Merak-Bakauheni di Dermaga Mariana Bahagia, Banyuasin, kemarin.

Acara kemarin hanya penyerahan saja. Untuk peluncuran kapal itu, masih menunggu kondisi air Sungai Musi pasang. Direncanakan pada 23 Agustus nanti, sekitar pukul 21.00 WIB. Kapal tersebut dibuat dengan dana APBN melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), Kemenhub tiga tahun anggaran, yakni 2012, 2013, dan 2014.

Mnurut Jhonson, ppihaknya membangun kapal itu selama 26 bulan, terhitung 15 Oktober 2012 dengan total dana sebesar Rp 161,1 miliar. Kapal itu panjangnya 109,40 meter, lebar 19,60 meter, dan tinggi 5,60 meter.

Pihaknya telah melengkapi kapal tersebut dengan perlengkapan keselamatan jiwa berupa dua unit rescue boat, marine evacuation system 2 unit, inflatable life raft 24 unit, life jacket 1.080 set, dan lainnya.

"Dalam pembuatannya, kami menggunakan komponen impor dan lokal, termasuk mesinnya. Besi-besi untuk pembuatankapal ini dari Indonesia, sisanya dari Jepang dan negara lain," bebernya. Jhonson menambahkan, 90 persen komponen diperoleh dari impor. "Sebanyak 90 persen komponen kapal kami datangkan dari luar, sisanya dalam negeri," imbuhnya.

Dirjen Perhubungan Darat, Suroyo Alimuso mengatakan, nama Sebuku diambil dari salah satu pulau yang berada di Selat Sunda. Pulau Sebuku berjarak 2,5 km dari Teluk Lampung dan sudah menjadi salah satu tempat wisata bahari. "Kami mendapat tiga proyek kapal sejenis ini. Pengerjaannya di PT Dumas Tanjung Perak Shipyard (Surabaya), PT Mariana Bahagia (Banyuasin), dan PT Daya Radar Utama Lampung. Ini kapal kedua muatan 5.000 GT, setelah Surabaya meluncurkan yang pertama pada 12 Agustus lalu, dan rencananya akhir September akan diluncurkan di Lampung," jelas Suroyo.

Hingga saat ini, Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) sudah membuat 115 kapal dan baru tiga kapal ini yang bermuatan besar. Sebelum akhir tahun ini, akan direncanakan lima kapal besar lagi. "Kapal ini untuk membantu moda transportasi di Merak-- Bakauheni. Tapi, ada juga yang akan ditempatkan di wilayah Timur Indonesia, seperti NTT yang ombaknya lebih dari tiga meter," bebernya.

Wakil Gubernur Sumsel, H Ishak Mekki, mendukung program Kemenhub yang mengalokasikan dana dan memberi kepercayaan pada PT Mariana Bahagia di Banyuasin, Sumsel, untuk membuat kapal bermuatan 5.000 GT. "PT Mariana Bahagia telah beberapa kali mendapat kepercayaan membuat kapal, bukan hanya untuk rute Martak--Bakauheni. Prestasi ini merupakan kebanggaan Sumsel yang mampu menghasilkan sarana transportasi berupa kapal besar dengan tonase 5.000 GT," tuturnya.

Menhub RI, EE Mangindaan mengatakan, pihaknya mengupayakan pengadaan kapal-kapal besar untuk transportasi antarpulau. "Karenanya, setiap kapal yang dibuat akan dilengkapi dengan peralatan keamanan agar tingkat kecelakaan dapat diminimalisir bahkan ditiadakan," jelasnya.

Dia memberikan tantangan kepada PT Mariana Bahagia untuk membuat kapal bermuatan 7.000 GT pada tahun depan. "Saya sudah bicara dengan Jhonson (Dirut PT Mariana Bahagia), dan dia menyanggupi. Galangan kapal yang luas ini memungkinkan untuk membuat kapal besar itu," ungkap EE Mangindaan. (wia/ce4)

Sumatera Ekspres, Rabu, 20 Agustus 2014

Read More

Musi VI, Hubungkan SU I dan IB II

Panjang 250 Meter, Sedot Rp 300 M

Desain: Inilah desain Jembatan Musi VI yang dalam tahap pematangan untuk pembangunan. Jembatan ini akan mulai dibangun tahun depan

__________________________________________

PALEMBANG --- Proses pembebasan lahan untuk Jembatan Musi IV belum jelas. Pemerintah daerah beralih ke Jembatan Musi VI yang pembangunannya direncanakan mulai tahun depan

"Nantinya, Musi VI mulai bangun 2015 dan ditargetkan selesai akhir 2017," ujar Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel, Ir Rizal Abdullah Dipl, di Griya Agung, kemarin.

Rencana pembangunan jembatan sepanjang 250 meter itu kini masih dimatangkan bersama pihak terkait. Termasuk dengan Pemkot Palembang yang akan terlibat dalam urusan pembebasan lahan.

Kata Rizal, Pemkot Palembang sudah melaksanakan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) beberapa waktu lalu. "Untuk lokasi, sudah selesai pengecekan," bebernya.

Sama seperti tujuan dari pembangunan Jembatan Musi IV, jembatan yang akan menjadi penguhbung dari Jl Kakrayu (Ilir Barat II) ke Jl Wahid Hasyim (Seberang Ulu I) itu untuk mengurai kemacetan lalu lintas di dalam kota.

Jembatan tersebut akan dibuat dari kontroksi beton, menyeberangi Sungai Jeruju ke Sungai Kangkang. "Kemungkinan akan seperti jembatan lain, dengan kontroksi beton," cetus Rizal. Dinas PU Bina Marga Sumsel sedang berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemkot Palembang serta pemerintah pusat untuk secepatnya melakukan pembebasan lahan.

"Yang jelas, kami akan membebaskan lahan seluas 30 meter di kanan dan kiri jalan utama," ungkapnya. Menurut Rizal, dana pembangunan Jembatan Musi VI ini Rp 300 miliar. Tahap awal, akan dikeluarkan sebesar Rp 40 miliar.

"Ini yang akan digunakan sebagai dana awal pembangunan di tahun ini. Targetnya, tahun nanti akan terkumpul sekitar Rp 90 miliar. Tapi, dana itu di luar anggaran untuk melakukan pembebasan lahan," beber Rizal.

Pembanguna Jembatan Musi VI akan menerapkan sistem mutliyears. Dengan begitu, penyelesaian pembangunan tidak akan terhambat untuk tender ulang dan lainnya seperti yang pernah mendera flyover Simpang Jakabaring.

Ia memastikan, meskipun dibangun di sekitar wilayah yang cukup banyak situs sejarah, tapi konstrusi Musi VI nantinya tidak akan mengganggu apalagi merusak semuanya. "Seperti di kawasan Tangga Raja, kami tidak mungkin merusak dan mengganggu daerah itu. Kami akan ikut menjaga keberadaan situs-situs sejarah yang ada," teganya.

Karena itu, ia berharap mesyarakat tidak perlu khawatir, apalagi sampai tidak mendukung pembangunan jembatan ini. "Pastinya akan ada koordnasi dengan semua pihak. Ini penting dilakukan demi kelancaran rencana dan proses pembangunan," tandas Rizal. (win/ce4)

Sumatera Ekspres, Selasa, 19 Agustus 2014

Read More

Tewas Akibat Ulah Penjambret

Lisdiana Jatuh dan Terseret

PALEMBANG --- Malan dialami Lisdiana (19). Warga Jalan Kebon Sirih, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, itu justru tewas setelah terseret sepeda motor sejauh 15 meter saat mengejar penjambret tasnya, kemarin (5/8) sekitar pukul 08.55 WIB.

Informasi diperoleh, kejadian bermula sepeda motor Yamah Mio hitam bernopol BG 6873 IW dari rumah menuju tempat kerjanya di Kompleks Kenten City. Sesampainya di Jl Pangeran Ayin, korban dipepet dua pengendara motor bebek yan belum diketahui identitasnya.

Tiba-tiba, pengendara motor tersebut merampas tas milik mahasiswi semester dua Universitas Tridinanti itu. Sontak, korban langsung berteriak maling. Melihat pelaku kabur setelah berhasil merampas tas miliknya, korban berusaha mengejar pelaku dan berhasil.

Motornya sempat sejajar dengan motor pelaku. Namun, tak lama kedua motor bersenggolan. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, korban Lisdiana tidak mampu mengendalikan motornya.

"Korban terseret sepeda motornya sejauh 15 meter, hingga menabrak mobil Suzuki Jimny merah bernopol BG 17 BF milik Sarkowi," ujar Kapolsekta Sako, AKP Oloan Purba, melalui Wakapolsekta, Iptu Novan.

Menurutnya, kejadian tersebut murni akibat penjambretan, tidak ada unsur kecelakaan lalu lintas. "Kami sudah mengecek rekaman CCTV milik warnet dekat tempat kejadian, sebelum menabrak mobil Jimny itu, ia jatuh terseret," tambahnya.

Sementara, Sarkowi, pemilik mobil Jimny, mengatakan, sebelumnya ia sudah melihat korban yang terseret di depannya. Makanya, ia segera mengerem mobilnya. "Setelah saya berhenti, motor yang dikendarai korban menabrak dan langsung masuk ke bawah mobil. Benturannya sangat keras sekali," bebernya.

Pantauan ruang forensik RSMH, korban yang mengenakan baju putih bermotif bunga dan rok hitam hanya mengalami luka lecet di bagian lutut dan jari jempol kiri. Farida, ibu korban, mengatakan, anak keduanya pergi dari rumah sekitar pukul 08.30 WIB hendak bekerja sebagai marketing di Perumahan Kenten City.

"Dak katek firasat kalu dio nak pergi selamonyo. Cuma pagi kemarin, dio (Lisdiana) bawa makanan menggunakan kotak makanan, biasonyo dio menggunakan plastik," pungkas Farida didampingi M Ali, ayah korban. (cj3/vin/ce6)

Sumatera Ekspres, Rabu, 6 Agustus 2014

Read More

Arus Urbanisasi ke Palembang Pasca-Lebaran

Sulit Dibendung, Sebar Surat Edaran

Tempat Tinggal Sementara: Rumah susun menjdi tempat warga pendatang untuk tinggal sementara

________________________________________

Kota sepertinya menjadi sasaran empuk urbanisasi. Seperti halnya Palembang. Setelah menyandang kota metropolitan, ribuan mata mulai mengincarnya. Terutama pasca-Lebaran. Beragam alasan mendorong mereka untuk datang ke kota pempek ini, dari mencari kerja hingga mengenyam jenjang pendidikan.

* * * * * * * * * * * * * * *

Setiap tahun pemerintah kota disibukkan dengan pekerjaan rumah (PR) dalam mengatasi peningkatan jumlah penduduk pasca-Lebaran. Ini lantaran, ada indikasi bertambahnya jumlah pendatang baru yang tinggal di Kota Palembang. Padahal, hal tersebut bisa memicu persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pelambang M Ali Subri melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendataan Penduduk Sahlan Syamsu mengungkapkan, pasca-Lebaran Idul Fitri penduduk Palembang diprediksi meningkat 2-3 persen. Berdasarkan data Dakcapil hingga Juni 2014, mencapai 1.799.090 jiwa

"Banyak urbanisasi, berdampak terjadinya peningkatan layanan publik seperti permintaan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Prediksi kenaikan jumlah penduduk ini bukan merupakan pendataan secara menyeluruh, tapi berdasarkan data sementara yan dihimpun sebelum Lebaran tahun ini," ungkap Sahlan

Ia menuturkan, untuk mengontrol terjadinya peningkatan penduduk pasca-Lebaran, pihaknya telah melayangkan surat edaran yang ditandatangani wali kota ke camat dan lurah untuk diteruskan ke RT dan RW di Palembang

"Sejak Mei lalu sudah dilayangkan surat edaran, untuk melihat penduduk musimanan yang datang pasca-Lebaran. Tingginya pendatang baru juga bisa terlihat dari permintaan warga yang membuat Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) ke Kantor Dukcapil Palembang," ujar Sahlan.

Lanjutnya, bagi pemudik yang ingin menetap di Palembang, dalam jangka waktu lama, ia mengimbau untuk segera mengurus dokumen ke Dukcapil, yakni kepengurusan KIPEM. "Warga yang membuat KIPEM karena alasan pekerjaan di Palembang, dan mereka pada umumnya bekerja di sektor informal. Syarat membuat KIPEM mudah, dengan menyertakan surat pengantar dri RT/RW atau lurah setempat dikediaman baru. KIPEM ini bisa diperpanjang dalam jangka waktu satu tahun," jelasnya.

Menrutnya, faktor pentyebab banyaknya pemudik yang memutuskan untuk tetap tinggal di Palembang karena alasan ekonomi dan mencari pekerjaan karena Palembang merupakan salah satu kota besar yang terus berkembang.

Tradisi mudik tidak hanya dijadikan sebagai silaturrahmi ke pihak keluarga, tapi ada pula penduduk daerah yang memang berencana untuk mengadu nasib di Palembang. Tapi, mereka melakukan urbanisasi tersebut di saat momen Lebaran, dan pada umumnya mereka juga memiliki keluarga di Palembang. "Mereka mencoba mencari pekerjaan, kalu bisa dapat dan cocok maka mereka akan bertahan dan menetap, walau pun belum mengurus dokumen kepindahan," ucapnya.

Menurut Sahlan, tidak ada larangan dan pembatasan bagi warga luar daerah untuk menetap di Palembang dalam jangka waktu tertentu. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) Palembang, Tatang Dukareja mengatakan pihaknya dalam melakukan pengawasan terhadap pendatang baru, sebatas membantu Dukcapil.

Camat Gandus, Ricky Fernandi SSTP MSi menegaskan, selain wajib membawa surat pindah, warga pendatang juga harus melaporkan kepada rukun tetangga (RT) setempat agar dapat didata dan dilaporkan ke lurah. Karena nantinya semua kepengurusan surat menyurat akan dilakukan di kantor camat. Sehingga pendatang baru dapat dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara.

Biasanya pendatang baru ini akan mengisi beberapa wilayah favorit di Gandus bagi warga pendatang karena dekat dengan pusat Kota Palembang. Seperti Kelurahan 36 ilir, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Karang Jaya. Meski di Gandus tidak ada universitas banyak pendatang yang memilih untuk bekerja dan mengontrak rumah yang disewakan penduduk. Warga pendatang kebanyakan berasal luar kota seperti Jawa. Tapi ada juga yang datang dari daerah di Sumsel seperti Prabumulih, Pagaralam, Emapt Lawang, Lahat dan sekitarnya untuk mencari rezeki di Ibu Kota Sumsel (nni/uni/asa/ce1)

Wajib Lapor RT, Pilah Pendatang Baru

Antisipasi banyaknya pendatang baru yang akan menetap dan menyewa rumah susun di tiga kelurahan yaknu Kelurahan 23 Ilir, 24 ilir, dan 26 Ilir di Kecamatan Bukit Kecil, kelurahan dan ketua rukun tetangga (RT) mewajibkan setiap warga pendatang baru untuk melapor kepada ketua rukun tetangga (RT).

Lurah 23 Ilir, Dan Irawan SH, mengungkapkan, sudah sejak lama pihaknya mensosialisasikan kepada RT untuk memperketat pengawasan terhadap pendatang baru yang masuk ke wilayah rumah susun. "Bagi mereka (pendatang baru, red) yang tinggal sementara diwajibkan membuat Kartu Tanda Penduduk Sementara (Kipem), sedangkan bagi pendatang yang akan menetap harus segera mengurus surat pindah. Ini dilakukan agar mereka (pendatang baru, red) bisa memiliki status jelas," ujar Dan Irawan SH.

Sebagai salah satu kota yang berkembang pesat, Palembang menjadi incaran para pendatang baru untuk mencari pekerjaan menggantungkan hidup mereka. Karena hal tersebutlah akibatnya beberapa tempat seperti bedeng hingga rumah susun mejadi tempat untuk disewa.

Sementara itu, Camat Bukit Kecil, Muflih SSTP, mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kota Palembang untuk memantau warga pendatang. Pastinya akan dipilah mana pendatang menetap maupun yang tinggal sementara.

Kstanya, meski tinggal di rusun para pendatang ini biasanya akan berpindah-pindah blok jika masa kontrakannya habis, jadi kalau sudah dipilah seperti itu mereka wajib memiliki identitas jelas di Palembang. (uni/nni/ce1)

Perketat Pengawasan

Sudah manusiawi untuk mencari penghidupan lebih baik. Inilah yang tertanam pada diri seorang pendatang baru. Diharapkan, Palembang akan membawa status sosial seseorang lebih tingga dibanding sebelumnya.

Pengamat Sosial Prof Dr H Slamet Widodo mengatakan, di kota peluang lapangan kerja lebih besar dibanding desa baik sektor formal maupun non-formal. Melihat hal itu, kata Slamet, pemkot harus mempertegas dan memperketat pengawasan.

"Setiap pendatang baru harus ada legalitas seperti KTP, wajib lapor dengan pemerintah setempat dan terdaftar. Tak cukup sampai di sana pendatang baru jika ingin menetap harus ada surat keterangan pindah domisili dari tempat asal, di kota ikut keluarga siapa atau keluarga sendiri," terangnya.

Masyarakat yang mengajak keluarganya pindah ke kota, faktor utama pemicunya masalah ekonomi. Karena merasa kasihan di desa tidak punya pekerjaan dan hidup serba kekurangan. "Keadaan ini seperti pepatah, aa gula ada semut. Dari sanalah naluri kekeluargaan timbul sehingga memutuskan untuk mengajak keluarga," kata pengamat sosial ini.

Pemerintah harus jeli dengan membuat suatu terobosan dimana pembangunan jangan hanya dipusatkan di kota, tapi di desa juga. "Perlu adanya desa-desa binaan di setiap daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja seperti industri rumahan," ulasnya.

Adanya urbanisasi, ia menuturkan, dapat mempercepat sektor informal sehingga perlu dilakukan berbagai penataan seperti kawasan pedagang kaki lima. (nni/asa/ce1)

Kembalikan ke Daerah Asal

Arus balik pasca Idul Fitri 2014, dari tahun ke tahun menjadi momentum meningkatnya jumlah pendatang baru dari daerah lain. Meningkatnya jumlah tersebut terkadang memicu terjadinya persoalan sosial.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Palembang Faisal AR menegaskan, jika terjadi tren peningkatan penduduk yang berujung ke penyakit sosial, pihaknya akan melakukan penindakan tegas sesuai Perda Nomoe 12 Tahun 2013.

"Permasalah sosial menjadi wewenang kita, kalau bicara jumlah penduduk bukan wewenang tapi jika terjadi pertumbuhan gepeng (pengemis dan anak jalanan) akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku setelah dilakukan pendataan," ujar Faisal.

Upaya dalam mengatasi penyakit sosial yang tumbuh di masyarakat, yakni pertama akan dilakukan dengan melakukan penjangkauan, pendataan, bila perlu setelah dilakukan pendataan sesuai identitasnya akan dikembalikan ke daerah asal.

"Perbuatan tentunya melanggar hukum. Paling ringan kurungan dan denda uang. Tapi dari pada menimbulkan banyak penyakit bila perlu akan kita kembalikan," ucapnya.

Lanjutnya, terjadinya peningkatan urbanisasi setiap tahunnya pasti terjadi. Namun, berdasarkan pengalaman, sejauh ini belum ada pendatang baru yang berujung ke penyakit sosial. "Kebanyakan pendatang baru telah memiliki skill bekerja di suatu perusahaan jadinya tidak ditemui hal seperti itu," tandasnya. (nni/asa/ce1)

Sumatera Ekspres, Selasa, 5 Agutus 2014

Read More

Bedah 1.000 Rumah Kumuh

Di Kawasan Seberang Ulu

Butuh perhatian: Deretan rumah di pinggir Sungai Musi kawasan Seberang Ulu yang memerlukan perhatian pemerintah

_________________________________________

PALEMBANG --- Pemerintah Kota (Pemot) Palembang mengalokasikan dana Rp 10 miliar dari APBD tahun ini untuk program bedah rumah. Ada 1.000 rumah di kawasan Seberang Ulu (SU) I dan II yang akan dibedah.

Pelaksanaannya minggu kedua Agustus. "Setidaknya, sudah ada 1.000 kepala keluarga (KK) yang sudah didata untuk dibedah rumahnya," jelas Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Rakyat Dinas PU Cipta Karya (PUCK) Kota Palembang, Albert Midianto, kemarin.

Dalam program bedah rumah ini, pihaknya akan terlebih dahulu memfokuskan perbaikan atap rumah, baru dilanjutkan dengan dinding dan lantai rumah yang dibedah.

Dijelaskan Albert, kawasan SU sengaja dipilih untuk menerima program ini sesuai surat keputusan (SK) daerah kumuh yang dimiliki Kota Palembang dan data dari pusat. Mayoritas kawasan kumuh sedang berada di wilayah SU. "Sebenarnya kalau berpatkan data, 80 persen rumah kumuhdi wilayah SU butuh renovasi. Namun, kami baru memilih yang paling layak dibantu yakni sekitar 1.000 rumah," imbuhnya.

Ke depan, dinas PUCK juga akan melakukan bedah rumah di kawasan Seberang Ilir hingga merata di seluruh titik yang memiliki rumah kumuh.

"Sebenarnya, kami sudah melakukan survei terkait penerimaan manfaat bedah rumah ini. Namun untuk akurasi data, sekarang kami masih melakukan survei ulang. Begitu sudah clear, maka akan segera dibangun," cetus Albert.

Lebih lanjut dikatakan Albert, KK yang berhak menerima bantuan program bedah rumah ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan jumlah tanggungan banyak. Lalu, akan dilihat pula kriteria rumahnya. Juga pekerjaan dan berdasarkan usulan dari RT, RW, tokoh masyarakat setempat, serta usulan dari diri sendiri.

Jika semua kriteria terpenuhi, ucap Albert, pihaknya akan melakukan survei ke lapangan bersama tokoh masyarakat setempat. Survei untuk mengecek kondisi rumah yang akan dibedah. "Kami memperioritaskan rumah warga yang memang mendesak untuk dibedah," pungkasnya.

Lebih lanjut dikatakan Albert, ciri-ciri rumah kumuh di antaranya, memiliki sanitasi yang buruk. Bahkan ada beberapa rumah yang belum memiliki sanitasi. Myoritas rumah kumuh berbentuk panggung dengan dinding papan dan atap rumah daun atau seng yang sudah berkarat.

Selain itu, untuk lantai rumah, masih menggunakan papan seadanya. Penghuninya kadang lebih dari satu KK dengan jumlah anak lebih dari tiga orang. "Rata-rata mata pencaharian mereka yang tinggal di rumah kumuh di sektor nonformal dan bersifat tidak tetap," tuturnya. Kondisi rumah kumuh cenderung berdempetan, bahkan tidak mempunyai jarak. (cj6/ce4)

Sumatara Ekspres, Jumat, 1 Agustus 2014

Read More

40 Meter di Atas Air

Jembatan Musi III Telan Dana Rp 10 T

PALEMBANG --- Tiga tahun menggantung karena masalah ketinggian, rencana pembangunan Jembatan Musi III akhirnya menemui titik terang. Rapat di ruang Bina Praja Pemprov Sumsel, kemarin (29/1), menyepakati ketinggian jembatan ini minimal 40 meter dari atas permukaan air.

Pembangunan Jembatan Musi III ini akan menelan dana Rp 8-10 triliun, dari APBN,. Informasi terbaru itu diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir H Eddy Hermanto SH yang dibincangi Koran Ini usai melaksanakan rapat bersama konsultan Jepang. Mitsui Consultants Co Ltd.

Dijelaskannya, pembangunan Jembatan Musi III ini tetap menggunakan plan I yang sudah ditandatangani Gubernur Sumsel. Dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan detail engineering design (DED) pun sudah selesai. "Tinggal menambah kontruksi dan segera menyelesaikan pembebasan lahan saja," katanya.

Kata Eddy, Jembatan Musi III ini akan dibangun di sekitar lahan Pertamina kawasan Bagus Kuning. Badan jembatan akan melintas di atas Pulau Kemaro, hingga ujungnya menembus ke kawasan Merah Mata.

"Ini pas dengan program Pemkot Palembang yang akan mengembangkan wisata Pulau Kemaro. Pemandangan dari atas Pulau Kemaro akan menjadi objek wisata tersendiri bagi yang melintas di atas Jembatan Musi III," bebernya.

Diakui Eddy, selama ini pembangunan Musi III ini terkendala faktor ketinggian jembatan. "Hambatan untuk membangun Musi III ini karena dalam desain lama telah ditetapkan ketinggiannya 50 meter. Tapi dari Pelindo meminta ketinggian berada di atas itu," imbuhnya.

Masalah itu terpecahkan dengan adanya kesepakatan terbaru pada 23 Desember lalu. Pelindo mengatakan Jembatan Musi III boleh dibangun ketinggian minimal 40 meter, dan itu sudah sesuai dengan Kementerian PU. "Pembahasan itu alot dan tertunda selama tahun lamanya. Baru clear 23 Desember lalu. Kami akan segera melanjutkan pembangunannya dengan melakukan pembebasan lahan," cetus Eddy.

Ditambahkannya, dari Pelindo bahkan akan menyiapkan alat beratjika bahan pembuat jembatan datang. Ketinggian minimal 40 meter itu berpatokan pada air sungai pasang. Tapi lebih tinggi dari itu makin bagus. Asumsinya, tiang kapal tertinggi yang melintas di sana adalah 30 meter.

Kapal yang sering melintas merupakan kapal konvesional sepanjang 180 meter dengan ketinggian 40 meter. Untuk pendanaan Jembatan Musi III ini diakui Eddy belum diajukan ke pemerintah pusat. Tapi telah diperkirakan kalau kebutuhan anggarannya berkisar Rp 8-10 triliun dan semua akan dimintakan dari APBN.

"Kalau duhulu, dana pembangunan Musi III diprediksi hanya Rp 4-6 triliun. Tapi sekarang sudah berubah mengingat bahan baku sudah naik dan kontruksinya beda," tuturnya. Setelah ini, semua pihak terkait akan diundang, salah satunya untuk membahas persoalan dana. Yang jelas, suatu kemajuan karena sudah ada lampu hijau untuk pembangunan Jembatan Musi III ini.

Ditambahkan Eddy, jika pembangunan Jembatan Musi III terus tertunda, dikhawatirkan makin berdampak pada semakin macetnya Kota Palembang. Mr Akeyama, pimpinan tim dari Mitsui Consultants Co Ltd menyatakan, mereka sudah pernah paparan di kementerian terkait soal rencana pembangunan Jembatan Musi III ini. "Kami menyiapkan empat plan pembangunan Jembatan Musi III ini, namun belum ada persetujuan," katanya.

Ia bersyukur dalam rapat kemarin disepakati Jembatan Musi III tetap memakai plan I dengan ketinggian minimal 40 meter. Kata Akeyama, kedatangan mereka ke Palembang untuk melaksanakan studi mengenai Jembatan Musi di Sumsel.

"Desember lalu kami sudah datang dan melaksanakan diskusi, fokus untuk pembangunan Jembatan Musi III, dan beberapa jembatan lain. Ke depan kami akan meneruskan studi untuk pembangunan Musi VIII yang berada di lingkar luar Timur Kota Palembang," pungkasnya. (cj6/ce1)

Ada Rp 10 M untuk Musi IV
Kepala Satuan Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jalan Metropolitan Palembang, Ir H Junaidi, mengungkapkan tidak ikut dalam rapat membahas perkembangan pembangunan Jembatan Musi III di Pemprov Sumsel, kemarin. Namun ia memastikan, tahun ini tidak alokasi anggaran pada satuan kerja (satker)nya untuk pembangunan Jembatan Musi III.

"Yang ada masalah anggaran untuk kontruksi awal Jembatan Musi IV, sekitar Rp 10 miliar," ujarnya kemarin. Menurutnya, Jembatan Musi IV yang sudah tersedia dana pembangunannya itu menghubungkan Seberang Ulu (kawasan Sungai Kangkang) ke kawasan Dinas Tata Kota Palembang (Seberang Ilir).

"Sudah siap bangun tahun ini. Namun kami masih nenunggu perkembangan pembebasan lahannya saja oleh pemerintah kota. Cepat lambatnya pembangunan Musi IV tergantung lahannya," tutur Junaidi. Nah, untuk Jembatan Musi III, dia belum mengikuti perkembangan terakhirnya. "Kalau untuk Musi III, kami belum tahu," pungkasnya. (tha/ce1)

Rencana Jembatan Musi III

• Menelan Rp 8-10 T dari dana APBN

• Tinggi jembatan minimal 40 meter (Dengan patokan air pasang tinggi)

• Sudah ada DED, amdal, dan persetujuan gubernur

• Pangkal di Seberang Ulu di sekitar Bagus Kuning

• Pangkal di Seberang Ilir di kawasan Pusri, tembus ke Merah Mata

• Jembatan Musi III melintasi bagian atas Pulau Kemaro

Sumatera Ekspres, Kamis, 30 Januari 2014

Read More

Tata Ulang BKB Jadi Pusat Kebudayaan

Bergaya Arsitektur Hybrid

Indah: Pemandangan kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) di waktu malam. Bukti sejarah ini harus dilestarikan karena merupakan salah satu ikon Kota Palembang

PALEMBANG --- Wacana restorasi kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) kembali dibahas. Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, mengadakan pertemuan tertutup dengan konsultan perencanaan PT Agro Lima Semarang yang menyusun detail engineering design (DED) pengembangan BKB. Usai pertemuan tersebut, Andi Siswanto, Direktur PT Agro Lima Semarang mengatakan, berdasarkan rencana yang mereka rumuskan, BKB akan ditata ulang menggunakan gaya arsitektur hybrid. Aplikasinya menggunakan konsep adoptive re-use terhadap bangunan asli di sana, sesuai dengan program tata ruang yang sudah disusun.

Di sana, nantinya akan terdapat museum diorama, open air museum, open teater, sekolah dan laboratorium, studio seni, pertunjukan dan teatrikal, home stay, art and craft shop, serta gedung serba guna.

"Museumnya akan berkonsep city history, dimana semua kebudayaan Palembang yang multietnis akan masuk ke sana. Dengan begitu, pengunjung dapat mengetahui lebih luas mengenai kebudayaan Palembang," tutur Andi.

"BKB akan dikembalikan lagi fungsinya sesuai dengan konsep semula sehingga menjadi potensi wisata yang menarik," ujarnya.

Tim persiapan restorasi BKB, H Toni Panggarbesi menyatakan, DED yang disusun akan menjadi sebuah patokan untuk membenahi kawasan BKB. "Butuh dana yang sangat besar untuk melakukan ini. Tidak hanya dari APBD, tapi juga harus melibatkan APBN ataupun corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan," bebernya.

Pemerintah daerah (Pemda) akan menyiapkan pengganti kantor dan akademi perawat (Akper) Kesdam serta RS AK Gani yang selama ini berada di sana. Diakuinya, butuh proses panjang untuk melakukan itu. Rencana restorasi ini akan menjadi pembicaraan antara gubernur dan Wali Kota Palembang, dan Pangdam II/Sriwijaya. "Kami pastikan ini baru perencanaan semata," cetusnya.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menuturkan, restorasi dinilai perlu untuk membenahi kawasan pinggiran Sungai Musi. "Masalahnya sekarang, bagaimana mengimplementasikan rencana ini. Kita semua tahu, di kawasan BKB, bangunannya ada yang sudah dijadikan rumah sakit, akper, dan kantor TNI AD," ucapnya.

Langkah pertama harus dilakukan adalah memindahkan beberapa aset tersebut. Untuk itu, harus dibuat kesepakatan bersama. (rip/ce4)

Harus Lestarikan Cagar Budaya
Panglima Kodam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Bambang Waluyo mengatakan, belum ada (koordinasi) terkait wacana restorasi BKB tersebut. "Saya bersyukur ada Kesdam di BKB. (Keberadaannya) sekaligus melestarikan BKB sebagai peninggalan sejarah bansa," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan apa pun bentuknya harus memperhatikan cagar budaya dan lingkungan hidup. "Jangan hanya berpikir untuk mendapatkan keuntungan belaka. Kita harus melestarikan sejarah dan cagar budaya," tukasnya. (cj8/ce4)

Sumatera Ekspres, Rabu, 29 Januari 2014

Read More

Keberadaan Rumah Rakit di Tengah Ancaman Modernisasi

Nyaris Punah, Minim Perhatian

Rumah apung atau lebih dikenal rumah rakit, hingga kini masih menghiasi Sungai Musi. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri. Tidak ada rasa takut penghuninya mendiami rumah tersebut. Sayang, jumlahnya tak banyak lagi.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bagi masyarakat Palembang, sebutan rumah rakit tidak asing lagi. Bahkan pada zaman Kesultanan Palembang pendatang yang berkunjung harus menetap di atas rakit termasuk warga Inggris, Spanyol, Belanda, Cina, Campa, Siam, bahkan Kantor Dagang Belanda pertama berada di atas rakit, lengkap dengan gudangnya. Rumah rakit ini selain sebagai tempat tinggal, juga berfungsi sebagai gudang, dan kegiatan ekonomi.

Memang, keberadaan Sungai Musi kala itu sangat vital hingga menjadi urat nadi Kota Palembang. Bahkan, menjadi jalur transportasi perdagangan lintas negara. Hingga saat ini, rumah tersebut masih lestari. Tapi, jangan salah, lambat-laun terancam punah jika pemerintah enggan melestarikan rumah yang menjadi warisan turun-temurun masyarakat Palembang ini.

Rumah rakit sendiri pada dasarnya merupakan bentuk rumah yang tertua di Kota Palembang dan mungkin telah ada pada zaman Kerajaan Sriwijaya. "Rumah rakit sudah ada sejak dulu. Orang tua saya lama tinggal di rumah ini, kami sangat bersahabat dengan sungai," ujar Ridwan, warga yang bermukim di pinggiran sungai.

Keberadaan rumah rakit jangan dijadikan sesuatu yang aneh, justru ini menjadi aset daerah yang harus dipertahankan. Memang, zaman sekarang sedikit sekali yang mau tinggal di sungai, kebanyakan di darat. Tapi, itulah hasil karya masyarakat temp dulu. Artinya, patut dihargai, sehingga menjadi kebanggaan bersama.

"Itu ada jiwanya, jadi tidak bisa dipaksakan. Tentunya, rumah rakit ini harus dijaga kelestariannya. Jika tidak, maka hanya akan menjadi cerita bagi anak cucu kita," terangnya. Pemerintah tentunya jangan tinggal diam. Harus ada upaya pelestarian, dengan tetap menjaga kebersihan sungai. Karena pada dasarnya, rumah rakit itu terbilang unik.

Fondasi terbuat dari bambu yang menjadi bahan utama membuat rakit. Bahan bambu inilah yang membuat rumah rakit bisa mengapung. Naik serta turun, tergantung pasang surut sungai. "Terlepas dari apa yang melekat pada rumah rakit tersebut, tentunya menjadi catatan bersama, bahwa jika keberadaan rumah rakit tersebut berkurang, maka anak cucu kita hanya akan mendengar ceritanya saja, tanpa mampu menyaksikan bentuk rumah rakit dimaksud," katanya.

Hasyim (67), warga asli Palembang, punya cerita tersendiri tentang rumah rakit ini. Menurutnya, rumah yang berbahan baku bambu baratapkan kajang kala itu, kerap dihuni warga asing dari Cina. "Warga Cina yang hendak berdagang ke Palembang kala itu banyak bermukim di rumah rakit karena, permukiman di daratan belum ada. Itulah sebabnya, pada zaman Kesultanan Palembang, orang asing harus menghuni rumah rakit," ujarnya.

Masih kata dia, rumah rakit ini peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan. Memang, tidak semua orang mampu membuat rumah rakit, karena rumah tersebut membutuhkan dana besar. Terlebih, setiap tahun bambu sebagai bahan utama, harus dilakukan penggantian. Jika dibiarkan saja, maka berdampak pada kerusakan yang menimbulkan tenggelamnya rumah tersebut. (roz/asa/ce4)

Didesain Ikuti Pergerakan Air

Dahulu, rumah terbuat dari kayu dan bambu yang menggunakan atap kajang (nipah) dan sirap. Belakangan ini, menggunakan atap seng, karena bahan yang lebih ringan dan bisa menahan tiupan angin kencang. Rumah rakit memang hanya terdapat di Palembang, Sumsel. Konon, dahulu merupakan hunian keturunan Tionghoa.Rumah rakit merupakan bentuk rumah tertua di Kota Palembang dan telah ada pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Saat itu, penduduk asing yang berniaga harus tinggal di rumah rakit karena mereka tidak diberikan izin untuk menetap di daratan.

Rumah rakit ini tidak hanya dijadikan tempat tinggal bagi puluhan keluarga, tetapi menjadi lokasi strategis berniaga. Namun, puluhan rumah rakit di Sungai Musi sebagian besar berupa bangunan yang terbuat dari bahan kayu yang tampak rapuh.

Yanto (47), pemilik rumah rakit di kawasan Kertapati mengakui, tinggal di rumah rakit karena tidak mampu membeli rumah di darat. "Dulu, kami membangun rumah di atas sungai karena tidak mampu menyewa tempat tinggal di darat," ujarnya.

Ia menjelaskan membangun rumah rakit lebih dari 20 tahun lalu dan hanya cukup diketahui RT dan warga sekitar sungai. Rumah rakit tersebut terbuat dari kayu berupa papan seperti umumnya rumah di darat.

Di dalam ada ruang tamu, ada ruang tidur, ruang tengah untuk nonton TV, kamar mandi, dapur seperti layaknya rumah tinggal kita di daratan. Rumah Yanto tersebut diadaptasi dengan kondisi arus air karena didesain persis rakit kayu yang akan bergerak ketika air bergerak. "Ketika musim hujan, air sungai pasang, biasanya rumah berada di tengah sungai. Ketika sungai surut, rumah pun bergeser ke tepi," katanya lagi.

Menurutnya, rumah rakit dibuat dengan sistem knockdown. Maksudnya, bagian-bagian rumah, seperti pintu, jendela, dan lainnya sudah dibuat terlebih dahulu. Pemerintah harus benar-benar serius untuk melestarikan rumah rakit. (roz/ce4)

Jadi Ikon Sungai Musi

Pengamat budaya dan sejarah Palembang, Ali Hanafiah, mengatakan, rumah apung atau rumah rakit tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Sungai Musi sebagai jalur perdagangan internasional sejak zaman dahulu.

Ali yang menjabat Kepala UPTD Museum Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang ini berharap, pemerintah kota memperhatikan dan melestarikan rumah rakit. "Pemerintah, warga, dan budayawan harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik agar rumah rakit tetap eksis dan menjadi ikon Sungai Musi. Misalnya, pemerintah bisa menjadikan rumah rakit sebagi hotel atau tempat penginapan yang menarik bagi para turis dan wisatawan yang ingin menikmati keindahan Sungai Musi," ungkapnya.

Ali menyatakan, pembangunan rumah rakit sangat jarang dan warga kurang meminatinya. Tapi, demi kelangsungan salah satu ikon budaya Palembang ini, maka mau tidak mau keberadaan rumah rakit tetap harus dipertahankan pemerintah.

Agar rumah rakit diminati banyak kalangan, maka rumah tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, walau tidaklah mengubah seratus persen bentuk dan struktur bangunan.

"Kalau bisa, isi dalam rumah rakit dibuat lebih modern biar warga atau turis merasa nyaman. Tapi untuk bagian luar tetap dipertahankan, yakni bahan utama bambu dan kalau bisa menggunakan atap dari nipah, biasanya dicat berwarna merah dan biru, sebagi ciri khas rumah rakit sejak zaman dulu," ujarnya.

Pada masa kini, rumah rakit lebih memilih menggunakan atap dari bahan seng dan genteng, sementara nipah sudah ditinggalkan. Alasannya, karena nipah rawan ditiup badai dan angin kencang. Selain atap nipah, salah satu ciri khas dari rumah rakit adalah adanya toilet terapung. (roz/ce4)

Sumatera Ekspres, Selasa, 28 Januari 2014

Read More